Kebijakan moneter

Kebijakan moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter (bank sentral) dalam bentuk pengendalian agregat moneter (seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Perkembangan perekonomian yang diinginkan dicerminkan oleh stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang tersedia.

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, “margin requirement“, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

Tujuan Kebijakan Moneter

1.  Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dalam perekonomian.

2.  Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga.

3.  Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi.

4.  Membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terealisasi melalui sumber penerimaan yang normal.

5.  Menjaga kestabilan Ekonomi
Artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia.

6.  Menjaga kestabilan Harga
Harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar.

7.  Meningkatkan kesempatan kerja
Pada saat perekonomian stabil pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat.

8.  Memperbaiki neraca Perdagangan Kerja Masyarakat
Dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya.

Jenis-jenis Kebijakan Moneter

a.   Kebijakan moneter ketat (tight money policy) untuk mengurangi/membatasi jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi.

b.   Kebijakan moneter longgar (easy money policy) untuk menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi.

Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stablisasi ekonomi yang dapat diukur dengan :

a.  Kesempatan Kerja
Semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berarti akan terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan kesehjateraan karyawan.

b.  Kestabilan harga
Apabila kestablian harga tercapai maka akan menimbulkan kepercyaan di masyarakat. Masyarakat percaya bahwa barang yang mereka beli sekarang akan sama dengan harga yang akan masa depan.

c.  Neraca Pembayaran Internasional
Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu Negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang, maka pemerintah sering melakukan kebijakan-kebijakan moneter.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar.

Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

a.  Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar

b.  Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

a.  Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

b.  Fasilitas Diskonto (Discount Rate) Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

c.  Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio) Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

d.  Himbauan Moral (Moral Persuasion) Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

e.  Kredit selektif
Politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit

f.  Politik sanering
Ini dilakukan bila sudah terjadi hiper inflasi, ini pernah dilakukan BI pada tanggal 13 Desember 1965 yang melakukan pemotongan uang dari Rp.1.000 menjadi Rp.1
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

Arti Definisi / Pengertian Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :

a.  Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.

b.  Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

c.  Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

Rankuman :

Kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter dalam bentuk pengendalian agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan Moneter terbagi menjadi 2 yaitu : Kebijakan moneter ketat dan Kebijakan moneter longgar. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stablisasi ekonomi yang dapat diukur dengan : Kesempatan Kerja, Kestabilan harga, Neraca Pembayaran Internasional. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain : Operasi Pasar Terbuka, Fasilitas Diskonto, Rasio Cadangan Wajib, Himbauan Moral, Kredit selektif, Politik sanering.

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Kebijakan Anggaran terbagi menjadi 3, yaitu : Anggaran Defisit, Anggaran Surplus, Anggaran Berimbang.

Sumber-sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter

http://www.e-dukasi.net/

http://organisasi.org/definisi-pengertian-kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal-instrumen-serta-penjelasannya

http://id.shvoong.com/business-management/1999551-pengertian-dan-tujuan-kebijakan-moneter/

http://blogdeta.blogspot.com/2009/04/kebijakan-moneter.html

http://qthab2.blogspot.com/2008/09/kebijakan-moneter.html

Inflasi

INFLASI

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan lancar yang berjudul “ekonomi inflasi”
Kami menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini berkat bantuan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak lepas dari bantuan guru ekonomi yaitu Bu.Alifah, untuk itu dalam kesempatan ini kami menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Kami menyadari bahwa dalam proses penulisan makalah ini masih dari jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, kami telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dengan baik dan oleh karenanya, tim penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima masukan,saran dan usul guna penyempurnaan makalah ini.
Tidak lupa kami berterima kasih kepada guru kami, yang telah memberikan arahan untuk pembuatan kliping fenomena alam ini. Akhirnya kami berharap semoga makalah yang kami susun ini dapat bermanfaat bagi kami dan seluruh pembaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
 
DAFTAR ISI
 
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1.    Latar Belakang
 
BAB II PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Inflasi
2.2.Jenis-Jenis Inflasi
 
B. Jenis Inflasi Menurut Sebabnya
A. Jenis Inflasi Menurut Sifatnya
2.3. Efek Yang Ditimbulkan Dari Inflasi
2.4. Cara Mencegah Inflasi
2.5. Inflasi dan Pengangguran
2.6. Kebijakan Pemerintah Dalam Menghadapi Inflasi
BAB III PENUTUP
3.1 Simpulan
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seperti telah diketahui, secara teoritis, pengertian inflasi merujuk pada perubahan tingkat harga (barang dan jasa) umum yang terjadi secara terus menerus. Data mengenai perkembangan harga dapat didasarkan pada cakupan barang dan jasa secara komponen pembentuk PDB (deflator PDB), cakupan barang dan jasa yang diperdagangkan antara produsen dengan pedagang besar atau antar pedagang besar (Indeks Harga Perdagangan Besar/IHPB), ataupun cakupan barang dan jasa yang dijual secara eceran dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat (Indeks Harga Konsumen/IHK). Dalam kaitan ini, cara penghitungan inflasi didasarkan pada perubahan indeks pada periode tertentu dengan indeks periode sebelumnya. Sebagai contoh, laju inflasi bulanan dihitung dari perubahan indeks bulan ini dari indeks bulan sebelumnya, sementara inflasi tahunan dihitung dari indeks pada bulan yang sama dari tahun sebelumnya.
Seperti dikemukakan diatas, penentuan sasaran inflasi dilakukan dengan memperhatikan prospek ekonomi makro dan karenanya didasarkan pada perkembangan dari proyeksi arah pergerakan ekonomi kedepan. Hal ini didasrakan pada pertimbangan bahwa terdapat ketidak sejalanan (trade-off) antara pencapaian inflasi yang rendah dengan keinginan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia tidak ingin menargetkan inflasi yang terlalu rendah karena dapat menghambat pemulihan ekonomi nasional. Untuk ini dengan menggunakan model-model makroekonomi yang dikembangkan, Bank Indonesia menganalisis dan memproyeksi beberapa laju pertumbuhan ekonomi kedepannya, dengan berbagai komponen-komponennya dan komposisinya yang didorong oleh sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Dengan cara ini, dapat diukur kecenderungan terjadinya kesengajaan antara besarnya permintaan dengan penawaran agregat (yang diukur dengan output potensial), atau yang sering disebut output gap ‘kesenjangan output’. Besarnya output gap inilah yang diperkirakan akan menentukan besarnya tekanan terhadap inflasi kedepannya.

 

 

 

BAB II
PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Inflasi
Adalah proses kenaikan harga-harga umum batang-barang secara terus-menerus. Ini tidak bearti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu nik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga umum batang secara terus – menerus selama satu periode tertent. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi
Kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mngukur inflasi antara lain :

1.    Indeks biaya hidup (consumer price index)
Indeks biaya hidup mengukur biaya atau pengeluran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga untuk keperluan hidup.

1.    indeks harga perdagangan besar (wholesale pirce index)
indeks perdangangan besar meniti beratkan pada sejumlah barang pada tingkat pedangangan besar.

1.    GNP deflator

GNP deflator adalah jenis indeks yang lain. Berbeda dengan dua indeks di atas, dalam cakupan barangnya. GNP deflator mencakup jumlah barang dan jasa yang mencangkup dalam perhitungan GNP, jadi lebih banyak jumlahnya bila dibanding dengan dua indeks di atas GNP deflator diperoleh dengn membagi GNP nominal (diatas harga Berlaku) dengan GNP rill (atas dasar harga konstans)
GNP deflator = GNP Nominal x 100
GNP rill


2.2.Jenis-Jenis Inflasi

A. Jenis Inflasi Menurut Sifatnya
Laju Inflasi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain atau dalam satu negara dalam waktu yang berbeda. Atas dasar besarnya laju inflasi maka dapta dibagi ke dalam tiga kategori yaitu

1.    Merayap (creeping inflation)
Ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% pertahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecit serta dalam jangka yang relatif lama.

1.    inflasi menengah (galloping inflation)
ditantai dengan kenaikanharga yang cukup besar dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai siat akselarasi (harga dalam waktu mingguan atau bulanan) efeknya terhadap perekonomian lebih besar dari pada inflasi yang merayap (creeping inflation)

1.    inflasi tinggi (hyper inflation)
merupakan inflasi yang paling parah akibatnya harga – harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang sebab nilai uang merosot dengan tajam seingga ingin ditukarkan dengan uang sehingga perputaran uang semakin cepat dan harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apa bila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja yang dibelanjakan dan ditutupi dengan mencetak uang.

 

 

 

B. Jenis Inflasi Menurut Sebabnya

1. Demand-pull inflation
Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan pemintaan total (agregate demand), sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Dalam keadaan hampir kesempatan kerja penuh, kenaikan permintaan total disamping kenaikan harga dapt juga menaikkan hasil produksi (output).

2. Cost-push inflation
Berbeda dengan demand-pull inflation, cost-push inflation biasanya ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Jadi, inflasi yang dibarengi dengan resesi. Keadaan ini timbul biasanya dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (aggregate supply) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi ini dapat timbul karena beberapa factor diantaranya :
·    perjuangan serikat buruh yang berhasil untuk menuntu kenaikan upah
·    Suatu industri yang sifatnya monopolistis, manajer dapat menggunakan kekuasaannya di pasar untuk menentukan harga (yang lebih tinggi).
·    Kenaikan harga bahan baku industri.

C. Berdasarkan Sumber atau Penyebab Kenaikan Harga Inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk berikut :

·    Inflasi Tarikan Permintaan : kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh pertambahan pengeluaran yang besar yang tidak dapat dipenuhi oleh kemampuan memproduksi yang tersedia.
·    Inflasi Desakan Biaya : kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan dalam biaya produksi sebagai akibat kenaikan harga bahan mentah atau kenaikan upah.
·    Inflasi Diimpor : kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi dalam negeri.

 

 

 

2.3. Efek Yang Ditimbulkan Dari Inflasi

1. Efek terhadap Pendapatan (Equity Effect)
Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Seseorang yang memperoleh endapatan tetap akan dirugikan oleh adanya inflasi. Misalnya seorang yang memperoleh pendapatan tetap Rp. 500.000,00 per tahun sedang laju inflasi sebesar 10%, akan menderita kerugian penurunan pendapatan riil sebesar laju inflasi tersebut, yakni Rp. 50.000,00.

2. Efek terhadap Efisiensi (Efficiency Effects)
Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu sehingga mengakibatkan alokasi factor produksi menjadi tidak efisien.

3. Efek terhadap Output (Output Effects)
Dalam menganalisa kedua efek diatas (Equity dan Efficiency Effects) digunakan suatu anggapan bahwa output tetap. Hal ini dilakukan supaya dapat diketahui efek inflasi terhadap distribusi pendapatan dan efisiensi dari jumlah output tertentu tersebut.

4. Inflasi dan Perkembangan Ekonomi
Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Antara lain tujuan ini dicapai dengan pembeli harta-harta tetap seperti tanah, rumah dan bangunan. Oleh karena pengusaha lebih suka menjalankan kegiatan investasi yang bersifat seperti ini, investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi menurun. Sebagai akibatnya lebih banyak pengangguran akan wujud.

5. Inflasi dan Kemakmuran Masyarakat
Disamping menimbulkan efek buruk ke atas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek yang berikut kepada individu kepada masyarakat :
a) Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap.
b) Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang.
c) Memperburuk pembagian kekayaan.

 

 

 

2.4. Cara Mencegah Inflasi
Dengan menggunakan Irving Fisher MV = PT, dapat dijelaskan bahwa inflasi timbul karena MV naik lebih cepat daripada T. Oleh karena itu maka untuk mencegah terjadinya inflasi maka salah satu variabel (M atau V) harus dikendalikan. Cara mengatur variabel M,V dan T tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kebijaksanaan moneter, fiskal atau kebijaksanaan yang menyangkut kenaikan produksi.

1. Kebijaksanaan Moneter
Sasaran kebijaksanaan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar (M). Salah satu komponen jumlah uang adalah uang giral (demand deposito). Uang giral dapat terjadi melalui dua cara pertama apabila seseorag memasukkan uang kas ke bank dalam bentuk giro kemudian yang kedua apabila seseorang memperoleh pinjaman dari bank tidak diterima kas tetapi dalam bentuk giro. Instrumen lain yang dapat dipakai untuk mencegah inflasi adalah politik pasart terbuka (jual/beli surat berharga). Dengan cara menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga laju inflasi dapat lebih rendah.

2. Kebijaksanaan Fiskal
Kebijaksanaan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijaksanaan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan.

3. Kebijaksanaan yang Berkaitan dengan Output
Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijaksanaan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang didalam negeri cenderung menurunkan harga.

4. Kebijaksanaan Penentuan Harga dan Indexing
Ini dilakukan dengan penentuan ceiling harga,serta medasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah (dengan demikian gaji / upah secara riil tetap). Kalau indeks harga naik maka gaji / upah juga dinaikan.

2.5. Inflasi dan Pengangguran
Kurva yang menunjukkan adanya hubungan negatif ini sering disebut kurva Phillips (sesuai dengan nama penemunya). Kurva tersebut sejalan dengan keadaan yang terjadi di Inggris pada periode 1861 – 1957. Tahun di mana tingkat pengganguran rendah adalah juga tahun dalam mana tingkat kenaikan upah tinggi, dan sebaliknya tahun dalam mana pengangguran tinggi, tingkat kenaikan upah rendah.

1) Implikasi Kebijaksanaan
Sampai pada akhir tahun 1950an masalah pokok kebijaksanaan makro ekonomi adalah mencapai secara serentakkesetabilan harga serta kesempatan kerja yang tinggi. Namun beberapa pemikiran pada waktu itu meragukan tercapainya kedua tujuan tersebut secara bersama – sama. Kurva Phillips dapat menjelaskan keadaan pesimis ini. Kesetabilan harga dan kesempatan kerja yang tinggi adalah dua hal yang tidak bisa terjadi bersama – sama.

2) Perkiraan (Expectation)
Masalah perkiraan atau ekspektasi ini muncul pada pertengahan tahun 1970an dan merupakan angin segar pada perkembangan ekonomi makro. Adanya trade-offantara inflasi dan unemployment dipertanyakan. Krisis minyak yang terjadi pada pertengahan tahun 1970an menimbulkan apa yang disebut stagflasi (stagnasidan inflasi), inflasi dan unemployment naik secara bersama – sama.

3) Perkiraan Adaptive (adaptive expectation)
Sebelum pertengahan tahun 1970an teori yang dominan dalam penyusutan ekspektasi ini adalah adaptive. Menurut teori ini harga yang diperkirakan akan terjadi (expected price) didasarkan pada harga yang telah lalu. Apabila harga perkiraan sekarang tidak sama dengan harga yang betul – betul terjadi (actual price) saat ini, maka individu akan menggunakan kesalahan dalam perkiraan ini untuk memperbaiki perkiraannya di masa yang akan datang.

2.6. Kebijakan Pemerintah Dalam Menghadapi Inflasi

1. Kebijaksanaan Moneter

Sasaran kebijaksanaan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar (M). salah satu komponen jumlah uang adalah uang giral (demand deposit). Uang giral dapat terjadi melalui dua cara, pertama apabila seseorang memasukkan uang kas ke bank dalam bentuk giro. Kedua, apabila seseorang memperoleh pinjaman dari bank tidak diterima kas tetapi dalam bentuk giro. Deposito yang timbul dengan cara kedua sifatnya lebih inflatoir dari cara pertama. Sebab cara pertama hanyalah mengalihkan bentuk saja dari uang kas ke uang giral
2. Kebijaksanaan Fiskal
Kebijaksanaan ini menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara lagsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijaksanaan ini yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total. Sehingga inflasi dapat ditekan.

BAB III
PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

1. Dalam perekonomian tertutup, dan dalam jangka pendek, inflasi merupakan masalah ekonomi yang perlu dihadapi dan diatasi. Dalam system pasar bebas, masalah ini tidak dapat dengan sendirinya diatasi. Kebijakan pemerintah perlu dijalankan apabila masalah tersebut timbul. Sesuai dengan keperluan ini dalam analisis makroekonomi perlu diperhatikan dengan lebih baik mengenai masalah tersebut dan bentuk-bentuk kebijakan pemerintah yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah inflasi.
2. Secara kontinu kebijakan pemerintah diperlukan untuk menjaga kestabilan harga-harga dan mengurangi tingkat pengangguran pada tingkat yang sangat rendah. Kebijakan pemerintah tersebut dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter. Alat yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah mengubah pengeluaran pemerintah, mengubah pajak dan gabungan dari keduanya. Kebijakan moneter dijalankan dengan mempengaruhi kebijakan penawaran uang dan suku bunga.
3. Kedua bentuk kebijakan pemerintah tersebut perlu dilakukan secara serentak untuk meningkatkan kefektifannya.

DAFTAR PUSTAKA

http://ihramsulthan.com/topik/masalah+inflasi.html
http://id.shvoong.com/business-management/marketing/2065869-pengertian-inflasi/
http://id.shvoong.com/society-and-news/news-items/2008088-inflasi-dan-jenis-jenis-inflasi/
http://requestartikel.com/db/artikel+dampak+inflasi